Fraksi Partai Amanat Demokrat Sejahtera (ADS) menyoroti beberapa hal dalam Pemandangan Umum Fraksi PKB terhadap Nota Keungan Rancangan Penetapan APBD Kabupaten Kendal Tahun Angggaran 2020, di antaranya tentang pos-pos pendapatan yang belum dimasukan dalam RAPBD 2020, seperti DAU, DAK dan Bantuan Provinsi.

Fraksi ADS menanyakan tentang dana hibah sebesar Rp 95 miliar tersebut berasal dari mana dan pemanfaatannya untuk program dan kegiatan apa saja. Juga meminta penjelasan tentang Pendapatan APBD tahun 2020 yang lebih kecil dari APBD tahun 2019 dan meminta rincian belanja modal dalam APBD tahun 2020 yang sebesar Rp 228.492.721.565 untuk semua OPD.

Sesuai arah kebijakan tahun 2020 yaitu Kendal berdaya saing, Fraksi ADS memandang sektor pertanian tidak menjadi salah satu titik berat kebijakan, padahal selama ini sektor pertanian termasuk kurang mendapat perhatian. Contohnya di wilayah Kecamatan Rowosari dan Kangkung terbukti setiap musim kemarau masih ada puluhan hektar sawah yang tidak bisa panen dan selama ini problemnya karena pengaturan irigasi teknis, sehingga perlu penataan kembali dari sumber air bendung Cokro Kembang Kalikuto.

Hal lain yang ditanyakan Fraksi ADS adalah bentuk-bentuk kegiatan yang menjadi terobosan di tahun 2020 untuk program peningkatan dan perluasan kesempatan kerja. (gm-tim)