Ketua DPRD Kendal, Bapak Mahfud Sodiq, S.Pd.I , menyatakan siap menindaklanjuti tuntutan mahasiswa terkait evaluasi tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dewan. Selain itu, DPRD juga berkomitmen membuka informasi publik mengenai kegiatan serta anggaran yang ada di lembaga legislatif tersebut.

Hal itu disampaikan usai audiensi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kendal, di ruang Abdi Praja Setda Kendal, Senin (8/9/2025) petang. Pertemuan berlangsung sekitar dua jam, mulai pukul 16.00 hingga 18.00 WIB, dihadiri Ibu Bupati Kendal, jajaran DPRD, Polres, serta Kodim Kendal.

Mahfud menjelaskan, tuntutan mahasiswa sejalan dengan aspirasi masyarakat. Pihaknya akan segera melakukan rapat evaluasi bersama pemerintah daerah, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan serta arahan lebih lanjut.

"Terima kasih atas masukan dari teman-teman mahasiswa. Kami siap membuka informasi publik dan akan mendorong sekretariat DPRD agar lebih aktif menyajikan data yang dapat diakses masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, tunjangan perumahan untuk anggota DPRD Kendal saat ini sebesar Rp24 juta per bulan, sedangkan untuk wakil ketua Rp28 juta per bulan. Angka tersebut naik sekitar Rp2 juta dibanding tahun sebelumnya. Sementara dirinya sebagai ketua tidak menerima tunjangan karena sudah menempati rumah dinas.

Mahfud menyebut, ke depan akan dilakukan kajian dan appraisal ulang untuk menentukan besaran tunjangan sesuai kondisi daerah. "Kita nantinya akan lakukan evaluasi,"tegasnya.

Sementara itu, Ketua BEM Kendal, Sodara Irsyad Akil, menjelaskan alasan pihaknya memilih jalur audiensi dibanding aksi unjuk rasa terbuka. Menurutnya, langkah ini dipilih agar penyampaian aspirasi tetap berjalan tanpa menimbulkan kericuhan.

"Awalnya kami merencanakan aksi jalan kaki dari Taman Klorofil menuju Taman Garuda Kendal, tapi situasi belum sepenuhnya kondusif. Ada kekhawatiran penyusup dari luar masuk jika tetap dilakukan di ruang terbuka," kata Sodara Irsyad.

Irsyad menambahkan, dalam audiensi tersebut mahasiswa lebih menekankan pada tuntutan lokal untuk keberlanjutan pembangunan di Kendal. "Kami campurkan tuntutan dengan isu-isu daerah, karena momentum isu nasional sudah ada jawabannya di tingkat pusat," terangnya. sumber Agus-Joglo-Jateng ( Humas DPRD Kabupaten Kendal )