Pemerintah Kabupaten Kendal menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan menyesuaikan arah pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi jangka menengah. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjawab dinamika ekonomi, hasil evaluasi program berjalan, serta kebutuhan riil masyarakat.

Ibu Bupati Kendal, Hj. Dyah Kartika Permanasari, SE., MM., dalam sambutannya di Rapat Paripurna DPRD Kendal menyampaikan bahwa penyusunan KUPA dan PPAS perubahan merupakan bagian dari proses penyesuaian kebijakan anggaran agar pembangunan tetap berjalan secara terarah, terukur, dan berkeadilan.

"Perubahan ini kami dasarkan pada visi Kendal tahun 2025-2029, yaitu Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan,' ujarnya.

Adapun misi pembangunan yang mendasari arah perubahan tersebut meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai kompetensi;

2. Tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan inklusif;

3. Pengembangan infrastruktur desa berbasis lingkungan;

4. Pemberdayaan sektor perikanan, pertanian, dan ekonomi masyarakat;

5. Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha yang luas.

Dalam perubahan tersebut, pendapatan daerah mengalami kenaikan dari Rp2,599 triliun menjadi Rp2,612 triliun. Sementara belanja daerah justru mengalami penyesuaian turun dari Rp2,709 triliun menjadi Rp2,644 triliun. Penerimaan pembiayaan juga disesuaikan dari sebelumnya Rp115 miliar menjadi Rp32,1 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dikoreksi menjadi nol rupiah. Wakil Ketua DPRD Kendal, Bagus Bimo Alit, menyampaikan bahwa DPRD akan mengawal proses ini dengan semangat kolaboratif dan pengawasan yang konstruktif.

"KUPA-PPAS ini penting untuk memastikan anggaran tetap akuntabel dan transparan, serta sesuai kebutuhan masyarakat," ujar Bimo.

Ia menambahkan, DPRD berharap pembahasan bersama pemerintah daerah, khususnya melalui Badan Anggaran, bisa berjalan produktif dan bermanfaat bagi seluruh warga Kendal. Bupati Kendal juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar perubahan APBD ini mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus mempercepat pemulihan dan pertumbuhan daerah.

"Semoga melalui proses ini, kita bisa terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan membawa Kendal ke arah yang lebih baik,' pungkasnya. (Humas DPRD)