Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kendal, Rubiyanto, menyatakan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tidak akan mengganggu program prioritas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal. Rubiyanti menyebut bahwa program prioritas yang di Kendal yang telah disepakati antara eksekutif dan legislative dipastikan tetap berjalan dan tidak ada pemangkasan. "Jadi program-program prioritas yang kemarin sudah disepakati dengan Anggota DPRD Kendal ini tetap jalan, tidak boleh dipangkas," kata Rubiyanto pada Kamis, 13 Februari 2025. Ia menerangkan bahwa efisiensi anggaran di tingkat pemerintah daerah tetap mengacu pada aturan yang sudah ditentukan. "Kita akan mengikuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Salah satu contoh ATK (alat tulis kantor) dipotong 53 persen, kunjungan dinas 50 persen, dinas Pekerjaan Umum (PU) dipotong 20 persen, terus dinas yang dianggap terlalu besar anggarannya disesuaikan," jelasnya.

Menurutnya, efisiensi anggaran ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). "Kemarin MBG itu sudah digulirkan tapi anggarannya belum terpenuhi dengan baik. Padahal Dana Alokasi Umum (DAU) sudah terlanjur ditransferkan ke daerah. Makanya ada instruksi dari Kemendagri, DAU untuk tidak dimanfaatkan dulu untuk meng-efisiensi," ungkapnya. Lebih lanjut, Rubiyanto mengungkapkan bahwa realisasi besaran efisiensi anggaran di Kabupaten Kendal masih menunggu pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih yakni Dyah Kartika Permanasari dan Benny Karnadi.

"Sampai sekarang kita masih menghitung berqapa besarannya. DPRD kemarin baru memanggil tenaga ahli untuk memghitung secara persis, kelihatannya setelah pelantikan bupati baru kita declare da nada jadwal Badan Anggaran setelah pelantikan bupati," bebernya. Legislator dari PKS itu berharap efisiensi anggaran dapat dilaksanakan sesuai visi-misi bupati dan tidak keluar dari koridor dari pemerintahan pusat. "Jadi pusat menghendaki tahun pertama Pak Prabowo itu kan prioritasnya pembangunan SDM, maka berarti prioritas Pemerintahan Kabupaten Kendal harusnya ke pembangunan SDM juga. Seperti balai latihan kerja diperbanyak, terus apa yang terkait dengan penyiapan SDM berkualitas harus disiapkan," pungkasnya. (Humas DPRD)