BERITA

Sambut Tahun Baru 2021, Ketua DPRD Kendal Himbau Warga Hindari Kerumunan

Kamis, 31 Desember 2020

dprd.kendalkab.go.id - Pergantian malam tahun baru 2021 di kabupaten Kendal berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di tengah situasi pandemi covid-19, masyarakat dihimbau tidak merayakan tahun baru dengan pesta kembang api maupun terlibat dalam pengumpulan massa.

Ketua DPRD Kendal, H Muhammad Makmun, mengatakan pemerintah daerah telah mengeluarkan himbauan melarang perayaan tahun baru. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona yang terus mengalami tren peningkatan.

"Kasus Covid-19 di Kendal saat ini masih berada di peringkat lima besar di Jawa Tengah. Artinya masih perlu perhatian serius baik pemerintah maupun masyarakat," terang Makmun.

Lebih lanjut, politisi PKB itu mengatakan penanggulangan pandemi yang terjadi di hampir seluruh dunia ini masih akan menjadi fokus pemerintah pada tahun 2021.

"Dari rapat dengan pihak eksekutif beberapa hari lalu, berdasarkan evaluasi gubernur, kabupaten Kendal perlu lebih ekstra lagi dalam penanganan Covid-19. Diantaranya perlu tenaga kesehatan tambahan, mengingat banyak Nakes yang terpapar," sambungnya.

Dengan kondisi tersebut, dirinya menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Terutama pada pergantian malam tahun baru yang berpotensi terjadi kerumunan massa, tegasnya, pemkab telah mengantisipasi dengan mengeluarkan edaran pelarangan perayaan tahun baru dengan pesta kembang api.

Diberitakan, semua tempat wisata di kabupaten Kendal dilarang menyelenggarakan kegiatan perayaan tahun baru yang melibatkan pengumpulan massa. Surat Edaran telah disampaikan kepada para pengelola wisata dan bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi tegas.

Kepala Bidang Pariwisata Disporapar Kendal, Kardiantomo mengatakan tempat wisata tetap diperbolehkan beroperasi pada momen tahun baru. Namun demikian, tegasnya, harus mematuhi protokol kesehatan, baik pihak pengelola maupun para pengunjung.

Diterangkan, untuk tempat wisata yang buka tidak diperkenankan menggelar hiburan. Selain itu, jumlah pengunjung juga dibatasi, maksimal 50 persen dari kapasitas normal.

“Pemantauan terhadap tempat wisata juga akan dilakukan oleh Satgas di wilayah masing-masing,” pungkasnya. (Humas DPRD Kendal)