BERITA

APBD Kendal Tahun 2018 Ditetapkan Rp 2,077 Triliun

Senin, 04 Desember 2017
Anggaran Pendapatan di APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp 2,077 triliun atau naik Rp 20 miliar dari APBD 2017 yang sebesar Rp 2,057 triliun. RAPBD Kab Kendal tahun 2018 telah disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kendal, Kamis (30/11/2017) malam dan ditandatangani oleh Bupati Kendal dr Mirna Annisa dan Ketua DPRD Kendal Prapto Utono beserta seluruh pimpinan DPRD Kendal. 
 
Bupati Kendal dr Mirna Annisa mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DRPD yang telah bekerja maksimal, sehingga APBD 2018 bisa ditetapkan, walaupun harus dilakukan pada malam hari. Pasalnya, jika tidak bisa ditetapkan sampai batas akhir, yaitu tanggal 30 November, maka dinyatakan terlambat dan akan terkena sanksi. "Jika malam ini tidak disepakati, maka bupati, wakil bupati dan seluruh anggota dewan tidak akan mendapatkan tunjangan bulanan,"jelasnya. 
 
Bupati Mirna juga mengatakan, agar ke depan terjalin komunikasi yang lebih baik antara legislatif dengan eksekutif. "Harapan Kami ada komunikasi yang lebih baik dan sinergis untuk membangun Kabupaten Kendal,"harapnya. 
 
Dalam naskah yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan, Peni Astuti disebutkan, untuk pendapatan asli daerah sebesar Rp 333.509.817.700 yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah. Dari dana perimbangan Rp 1,312 triliun yang merupakan hasil dari pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus  serta pendapatan lain yang sah. Sedangkan pendapatan daerah dari sektor lain yang sah Rp 431,490 miliar.
 
Selain itu juga disebutkan, belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung Rp 1,034 triliun. Belanja tidak langsung antara lain belanja pegawai, hibah, bunga, bantuan sosial, bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah, serta belanja tidak terduga. Sementara belanja langsung Rp 879,793 miliar, sehingga total belanja daerah Rp 2,184 triliun. Dengan demikian RAPBD Kendal 2018 mengalami defisit Rp 107 miliar. 
 
Ketua DPRD Kendal Prapto Utono mengatakan, setelah disahkan, selanjutnya segera diserahkan ke gubernur untuk dievaluasi. "Kami harap pada Januari sudah mulai lelang, supaya pekerjaan cepat dikerjakan,"ucapnya.